Cultuurstelsel Sistem Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) : Latar Belakang, Pelaksanaan, dan Ketentuan

Pernahkah Anda mendengar istilah Tanam Paksa? Istilah ini kerap disebutkan dalam pelajaran sejarah. Ya, Indonesia pernah mengalami hal seperti ini terutama pada masa penjajahan Belanda.

Namun, sebenarnya, apa yang disebut dengan Tanam Paksa itu? Bicara soal pengertiannya, Tanam Paksa atau disebut juga dengan istilah Cultuur Stelsel adalah suatu sistem yang memiliki sebuah tujuan dan manfaat bagi pemerintahan Belanda.

Ini adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Belanda untuk mempekerjakan seseorang secara terpaksa dan merugikan si pekerja. Sebab, si pekerja ini tidak diberikan haknya sedikitpun seperti gaji atau waktu untuk beristirahat.

Cultuurstelsel Sistem Tanam Paksa
Cultuurstelsel Sistem Tanam Paksa via ijzereneeuw.nl

Karena itulah, sejarah Tanam Paksa di Indonesia masih sangat berbekas. Bahkan, banyak masyarakat Indonesia zaman dahulu yang sulit terlepas dengan sistem ini. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi ini lebih dalam, yuk langsung saja simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.

Latar Belakang dan Sejarah Tanam Paksa

Sejarah ini dimulai pada tahun 1830 dimana pada saat itu pemerintah Belanda yang ada di Indonesia sudah hampir bangkut. Kebangkrutan ini terjadi setelah Belanda terlibat perang Diponegoro yang terjadi di tahun 1825 hingga tahun 1830 dan setelah pembubaran VOC yang mau tidak mau membuat pemerintah Belanda menanggung hutang serikat dagang Belanda tersebut.

Pada saat itu, Gubernur Jenderal Judo mendapatkan sebuah izin untuk menjalankan Cultuur Stelsel. Tujuannya adalah untuk menutup defisit yang terjadi pada pemerintah Belanda dan digunakan untuk mengisi kas penjajah pada saat itu.

Adapun kebijakan Tanam Paksa ini diberikan oleh pihak pemerintah dengan menerapkan sistem politik liberal pada masa kekuasaannya. Hanya saja kebijakan ini mengalami sebuah kegagalan. Adapun diantara kegagalan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Kebijakan liberal yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan sistem feodal yang ada di Indonesia terutama di pulau Jawa.
  2. Struktur birokrasi ada feodal yang berbelit-belit dan panjang mengakibatkan pemerintah tidak bisa berhubungan langsung dengan rakyat.
  3. Kas negara yang kosong akibat terjadinya Perang Diponegoro yang tak kunjung usai.
  4. Terjadinya kesulitan keuangan yang semakin menjadi-jadi setelah Belgia yang mana ia adalah negara sumber dana melepaskan diri dari Belanda tepatnya pada tahun 1830.
  5. Kekalahan ekspor Belanda dengan inggris karena ketidakmampuan dalam bersaing.

Nah, untuk menyelamatkan semua masalah ini dari kebangkrutan, maka pihak Belanda terutama Johannes Den Bosch yang mana dia adalah Gubernur Jenderal di Indonesia diberikan tugas pokok untuk mencari dana demi menutupi kekosongan kas.

Johannes Van Den Bosch, Sang Pencetus Tanam Paksa
Johannes Van Den Bosch, Sang Pencetus Tanam Paksa via alchetron.com

Selain itu, dana tersebut juga nantinya akan digunakan untuk membayar hutang dan membiayai perang. Karena hal inilah Gubernur Jenderal Van Den Bosch lebih memfokuskan diri untuk meningkatkan produksi dari tanaman ekspor.

Adapun sistem Tanam Paksa ini mulai ada karena anggapan pemerintah Belanda yang menganggap bahwa di jawa memiliki banyak hutan sewa tanah kepada pemerintah Belanda. Akhirnya mereka harus membayar senilai 40% dari hasil utama panen dari setiap desa.

Tujuan dan Ketentuan Tanam Paksa

Apa sebenarnya tujuan dilakukannya sistem ini? Ternyata tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Bahkan, para petani di Indonesia hanya diperbolehkan untuk menanam tanaman yang laku di pasar Eropa saja. Misalnya saja seperti nila, teh, tebu, kopi, kapas, dan kayu manis.

Nah, dalam sistem Tanam Paksa, ada beberapa kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Para petani yang mempunyai tanah diharuskan menyediakan seperlima dari tanah yang dimiliki untuk ditanami tanaman perdagangan yang telah ditentukan oleh pihak Belanda.
  2. Bagian tanah yang digunakan untuk menanam tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak.
  3. Hasil dari tanaman perdagangan harus diserahkan kepada pemerintah Belanda, sedangkan kelebihan dari hasil panen dan nilai pajak akan dibayar setelah sisanya.
  4. Tenaga dan waktu penggarapan tanaman ini tidak boleh melebihi waktu penanaman padi.
  5. Terjadinya kegagalan panen menjadi tanggung jawab Pemerintah Belanda.
  6. Untuk masyarakat yang tidak memiliki tanah diwajibkan untuk bekerja selama 66 hari pada setiap tahunnya di perkebunan milik pemerintahan Belanda.
  7. Anggaran yang dikeluarkan oleh tanaman perdagangan akan diawasi secara langsung oleh pihak penguasa pribumi. Bahkan, para pengamat pemerintahan Belanda juga mengawasi jalannya anggaran yang diperlukan serta proses pengangkutannya.

Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Tanam Paksa Serta Akibatnya

Namun, dibalik proses pelaksanaan Tanam Paksa ini ternyata banyak peraturan yang sudah dibuat namun sering dilanggar. Sehingga muncullah beberapa penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Sawah serta ladang milik rakyat Indonesia banyak yang terbengkalai, sebab perhatian dari para petani lebih fokus pada proses penanaman tanaman dagang.
  2. Banyak rakyat yang tidak memiliki tanah harus melebihi waktu kesepakatan yang telah ditentukan.
  3. Luas dari tanaman wajib yang seharusnya seperlima sering kali lebih luas dari tanah yang seharusnya digarap.
  4. Lahan yang telah disediakan untuk menanam tanaman wajib seringkali masih dikenakan pajak.
  5. Kelebihan dari hasil panen yang telah dibayarkan sering kali tidak dikembalikan kepada rakyat.
  6. Terjadinya kegagalan panen masih menjadi tanggung jawab oleh para petani.

Karena munculnya berbagai penyimpangan inilah yang mengakibatkan sistem Tanam Paksa semakin membuat rakyat semakin menderita. Lebih khususnya lagi untuk rakyat pedesaan yang berada di Pulau Jawa.

Akibatnya, hal ini mengakibatkan sebuah tragedi kelaparan dan munculnya penyakit dimana-mana. Sehingga angka kematian semakin besar. Bahkan, dampak dari kelaparan ini telah memakan korban jiwa seperti di Cirebon pada tahun 1843, Demak di tahun 1849 dan di Grobogan pada tahun 1850.

Karena kejadian ini ternyata menyebabkan terjadinya penurunan penduduk Indonesia secara drastis terutama di pulau Jawa.

Perlawanan Terhadap Sistem Tanam Paksa

Tidak hanya itu saja, namun hal ini juga mengakibatkan penderitaan yang memunculkan reaksi bangsa Indonesia sehingga muncul banyak perlawanan.

Misalnya saja perlawanan yang dilakukan oleh petani tebu di Pasuruan pada tahun 1833. Adapun sistem Tanam Paksa ini sebenarnya memang sangat menguntungkan pihak Belanda. Namun, banyak orang Belanda yang ikut menentang kebijakan ini.

Bahkan, penentangan yang terjad juga dilakukan baik oleh perorangan atau oleh pihak parlementer. Adapun beberapa tokoh yang menentang sistem Tanam Paksa dari pihak Belanda antara lain adalah sebagai berikut:

1. Edward Douwes Dekker

Ia adalah seorang residen dari Lebak, Serang Jawa Barat. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelar yang terbit di tahun 186. Di dalam buku ini menceritakan betapa menderitanya rakyat Indonesia akibat sistem Tanam Paksa.

2. Baron Van Hoevel

Ia adalah salah satu anggota parlementer yang menentang sistem Tanam Paksa. Hal ini dibuktikan dengan hasil karya tulisnya yang berjudul Suiker Contracten (kontrak kontrak gula). Beliau juga menjadi salah satu tokoh yang berjuang sangat keras untuk menghapus sistem Tanam Paksa di Indonesia.

Sejarah Tanam Paksa di atas memberikan gambaran betapa menderitanya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sebagai rakyat Indonesia yang hidup di masa kemerdekaan sudah sepatutnya kita bersyukur karena saat ini semua hal bisa dilakukan dengan mudah. Bahkan, setiap orang diperbolehkan menanam apapun tanpa harus dikekang.

Leave a Reply